Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menegaskan perlunya suara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diakomodasi dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion bertajuk “Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia”.
Kegiatan berlangsung di Gedung AR Fachruddin A, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin (6/7/2026).
Acara dihadiri oleh para pimpinan PTS se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Esti menyoroti peran PTS dalam pembangunan sumber daya manusia yang dinilai besar, namun menurutnya perhatian pemerintah terhadap PTS masih terbatas.
Ia menyebut forum seperti ini sebagai ruang strategis bagi DPR untuk menyerap persoalan riil dari lapangan yang nantinya menjadi bahan pembahasan Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Esti menambahkan bahwa selain surat resmi sebagai bentuk komitmen bersama, pertemuan semacam ini diperlukan untuk merumuskan poin-poin kebijakan yang akan diperjuangkan di parlemen.
Dalam paparan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Esti mengungkapkan bahwa sebagian besar program prioritas pendidikan nasional masih difokuskan pada jenjang dasar dan menengah.
Beberapa program besar yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Program Makan Bergizi Gratis; Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pendidikan; Pengembangan Sekolah Garuda; dan Peningkatan kesejahteraan guru.
Ia mengakui keterbatasan sentuhan kebijakan untuk perguruan tinggi dan menyampaikan, “Saya memohon maaf, ternyata belum banyak sentuhan untuk perguruan tinggi, kecuali beberapa program yang sangat terbatas.”
Menurut Esti, arah pengembangan pendidikan tinggi saat ini lebih berorientasi pada Sekolah Garuda, Garuda Transformasi, dan Medical University, sehingga kebutuhan fundamental penguatan PTS belum menjadi prioritas utama.
Menanggapi keluhan pimpinan PTS, Komisi X kini membentuk Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk mengevaluasi jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Salah satu fokus Panja adalah memastikan jalur mandiri PTN tidak “memakan” pangsa pasar calon mahasiswa PTS dengan meminta pengaturan lini masa penerimaan mahasiswa baru yang adil.
Esti menegaskan harapan Komisi X agar mekanisme SPMB tidak mengganggu proses penerimaan di PTS dan agar jalur mandiri PTN memiliki kepastian waktu yang jelas sehingga PTS memperoleh ruang dan kesempatan yang setara.







