Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta percepatan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari porsi dana pendidikan dalam APBN.
Esti mengimbau agar putusan Mahkamah Konstitusi diimplementasikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2027 meskipun MK memberi masa transisi hingga APBN 2028.
Ia menyampaikan harapan itu saat berbicara di Jakarta, Senin, dengan alasan agar anggaran pendidikan kembali dapat difokuskan pada tujuan utamanya.
Menurut Esti, alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN semestinya diprioritaskan untuk tugas-tugas inti sektor pendidikan.
Prioritas yang dimaksud meliputi perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, serta penguatan kualitas peserta didik dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Esti menegaskan bahwa optimalisasi anggaran pendidikan mendesak untuk menjawab tantangan global masa kini.
Ia merujuk pada transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan ketatnya persaingan internasional sebagai alasan perlunya pembenahan cepat.
Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan berijazah; sistem harus membentuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, adaptabilitas, dan karakter kuat.
Esti menekankan bahwa pembangunan SDM unggul harus dimulai sejak pendidikan anak-anak karena pendidikan merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan anggaran MBG dari porsi pendidikan dalam putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 (Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026) yang dibacakan di Jakarta pada Kamis (30/7).
Mengingat siklus penyusunan anggaran tahunan, MK memberikan masa transisi hingga APBN 2028 untuk penyesuaian pelaksanaan pemisahan anggaran tersebut.







