Komisi X DPR RI meminta agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi antarkementerian.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Rapat tersebut fokus membahas tata kelola dan standar mutu yang direncanakan termuat dalam RUU Sisdiknas.
Hadir dalam pertemuan para Sekretaris Jenderal dari kementerian terkait, yakni Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemendiktisaintek, serta Kemendikdasmen.
My Esti mengingatkan bahwa saat ini terdapat beragam model pelayanan pendidikan yang dikelola oleh instansi berbeda.
Ia memberi contoh model pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama; Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kemensos; Sekolah Garuda dari Kemendiktisaintek; serta sekolah terintegrasi dan reguler yang berada di bawah Kemendikdasmen.
Meski masing-masing memiliki karakteristik khusus, politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan pentingnya adanya satu payung hukum yang menyatukan semua model tersebut.
Menurutnya, kekhususan lembaga dapat dihormati tanpa mengorbankan kohesi sistem nasional.
My Esti menekankan bahwa tujuan utama regulasi adalah memperjelas pembagian peran antar-instansi agar program pendidikan dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.
Ia juga mengingatkan perlunya melepaskan ego sektoral demi tercapainya standar mutu nasional dan target pendidikan yang telah ditetapkan.
Pada akhir penyampaiannya, My Esti menolak gagasan menjadikan proses perumusan RUU sebagai arena dominasi antar kementerian.
Ia mengingatkan bahwa fokus utama adalah memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada kepentingan dan masa depan generasi Indonesia.







