Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, mengingatkan pemerintah tentang banyaknya keluhan terkait penentuan kelompok desil yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurut Esti, ketidaktepatan klasifikasi desil berpotensi membuat bantuan sosial dan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran.
Ia mencontohkan temuan di lapangan, seperti tukang becak yang tercatat pada desil 6 dan seorang single parent yang tinggal di rumah kontrakan tetapi masuk dalam desil 7.
Esti menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada 25/8 sebagai bentuk kekhawatiran atas akurasi data kesejahteraan.
Penentuan desil menjadi penentu akses terhadap sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia juga mengeluhkan perubahan desil yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan jelas mengenai penyebabnya.
Masalah ini, menurut Esti, paling nyata terlihat pada pelaksanaan KIP Kuliah yang hanya diprioritaskan untuk peserta dalam desil 1 sampai 4.
Estimasi yang dipaparkan Esti menyebutkan bahwa dari sekitar 2,1 juta mahasiswa baru, kelompok desil 1 sampai 4 yang mewakili 40 persen berarti kebutuhan potensial mencapai sekitar 800 ribu mahasiswa.
Namun kapasitas yang disediakan untuk KIP Kuliah saat ini hanya sekitar 210 ribu kuota, jauh di bawah kebutuhan yang dihitung.
Akibatnya, banyak calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu terancam tidak melanjutkan pendidikan karena tidak mendapatkan akses bantuan tersebut.
Esti mendesak adanya evaluasi menyeluruh atas metode penentuan desil dan penyesuaian ketersediaan kuota KIP Kuliah agar bantuan pendidikan benar-benar menjangkau yang berhak.
Ia menekankan bahwa perbaikan data dan peningkatan kapasitas program merupakan langkah penting agar kebijakan sosial tidak kehilangan sasaran.







