Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) harus diterima secara penuh oleh siswa tanpa potongan apa pun.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Esti menggelar sosialisasi PIP di Taman Budaya Kulon Progo pada Minggu (5/7).
Esti menjelaskan bahwa nilai penting PIP terletak pada upayanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Esti, penyaluran PIP merupakan bagian dari realisasi dana aspirasi yang ia kawal sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan DIY.
Di Kabupaten Kulon Progo, jumlah penerima PIP pada tahun ini mencapai sekitar 6.000 siswa.
Jumlah tersebut mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Sementara itu, untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara keseluruhan, total penerima bantuan pendidikan ini mencapai 54.000 siswa.
“Tidak boleh ada potongan sesen pun, baik dari pihak sekolah maupun oknum yang mengatasnamakan tim saya,” ujar Esti dengan nada tegas.
Esti juga menyampaikan hasil serap aspirasi bahwa warga Kulon Progo cenderung memprioritaskan kebijakan sekolah gratis hingga jenjang SMA sederajat.
Masyarakat menurutnya menilai program sekolah gratis lebih mendesak dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat melalui rapat kerja bersama kementerian terkait.
Namun Esti mengingatkan bahwa DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan pelaksanaan kebijakan berada di tangan pemerintah eksekutif.
Selain itu, Esti menyoroti tata kelola program MBG dan meminta skema pelaksanaannya dibuat efektif, tepat sasaran, serta menutup celah potensi praktik korupsi.
Ia mengingatkan bahwa jaminan pendidikan gratis merupakan mandat konstitusi yang telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifudin, menyatakan bahwa mayoritas siswa kurang mampu di daerahnya sudah terakomodasi oleh PIP.
Aris mengakui masih terdapat kekurangan kuota untuk beberapa kelompok rentan, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Kini DPRD Kulon Progo tengah berkoordinasi intensif dengan tim aspirasi DPR RI agar siswa SLB dan madrasah swasta dapat segera diajukan sebagai penerima PIP susulan.
Aris berharap program intervensi seperti PIP, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta revitalisasi fisik sekolah terus digulirkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kulon Progo.







