Musthofa meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) merumuskan keunggulan spesifik yang jelas sehingga mampu bersaing di tingkat global.
Ia memperingatkan bahwa jika regulasi hanya meniru standar internasional tanpa menawarkan nilai tambah, PFII akan kesulitan menarik investor dibandingkan pusat keuangan di negara lain.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU PFII bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Mahkamah Agung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).
Musthofa secara khusus menggarisbawahi rumusan Pasal 49 Ayat (6) RUU PFII.
Pasal tersebut mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha di kawasan PFII wajib tunduk pada ketentuan pencegahan pencucian uang, pertukaran informasi, dan berbagai standar internasional lainnya.
Ia menyatakan bahwa kepatuhan terhadap standar global memang krusial, tetapi harus diimbangi dengan insentif atau keunggulan komparatif yang menjadi daya tarik utama PFII.
Musthofa membayangkan PFII sebagai kawasan finansial khusus yang mampu menarik investasi, memberikan rasa aman, dan menghindarkan ketergantungan pada kebijakan eksternal.
Menurutnya, jika seluruh pengaturan dibuat serupa dengan standar internasional yang telah diadopsi banyak negara, maka PFII kehilangan ciri khas yang membedakannya dari pusat keuangan lain.
Politikus tersebut juga menyinggung bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai ketentuan internasional yang juga diterapkan oleh negara pesaing seperti Vietnam.
Oleh karena itu, Musthofa meminta pemerintah menjelaskan secara rinci nilai diferensiasi yang akan ditawarkan PFII sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan daya saing nyata bagi investor internasional sehingga pengesahan RUU bertepatan dengan momentum yang tepat.
Dalam diskusi yang sama, ia mengapresiasi pandangan LPS yang menilai skema penjaminan simpanan tidak perlu diterapkan di kawasan PFII karena karakter kawasan berbeda dengan sektor keuangan domestik yang melayani publik umum.
Musthofa juga menilai peran BI perlu difokuskan pada aspek pengawasan atau monitoring agar kerangka hukum yang dibangun berjalan efektif sejak awal implementasi.
Ia berharap substansi RUU PFII dirumuskan secara komprehensif sehingga undang-undang nantinya tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang diperhitungkan.







