Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan target penyelesaian pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal dalam 10 hari kerja.
Kebijakan tersebut direncanakan diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan pengumuman tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin 10 Agustus 2026.
Pada tahap awal, layanan 10 hari akan diberlakukan di 17 kabupaten/kota yang ditetapkan mulai 17 Agustus 2026.
Penambahan cakupan berikutnya mencakup 24 kabupaten/kota tambahan yang dijadwalkan mulai 24 Agustus 2026.
Dengan dua gelombang itu, hingga akhir Agustus 2026 layanan percepatan balik nama ditargetkan sudah berjalan di 41 kabupaten/kota.
Menurut pemerintah, 41 wilayah tersebut mencakup hampir 50 persen dari total frekuensi pelayanan pertanahan nasional karena distribusi permintaan layanan tidak merata.
Nusron mengemukakan bahwa jika dianalisis secara Pareto, sekitar 70 persen aktivitas layanan pertanahan terkonsentrasi pada 76 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan cakupan layanan di 76 kabupaten/kota dengan frekuensi tertinggi dapat tercapai dalam waktu tiga bulan.
Untuk mewujudkan target 10 hari, ATR/BPN meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri agar proses verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah dipercepat.
Koordinasi antara ATR/BPN dan Kemendagri telah menghasilkan kesepakatan awal berupa Surat Edaran Bersama sebagai landasan operasional.
Surat edaran itu meminta pemerintah daerah dan kantor pertanahan BPN menyusun perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengatur kewajiban dan alur kerja bersama.
Salah satu langkah teknis yang diharapkan adalah integrasi data antara Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIP).
Integrasi NOP-NIP ditargetkan memangkas proses administrasi yang selama ini berpotensi menimbulkan keterlambatan layanan peralihan hak tanah.
Percepatan prosedur balik nama digadang-gadang menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan.
Pemerintah menegaskan tujuan kebijakan ini adalah menghadirkan layanan yang lebih pasti, cepat, dan memudahkan masyarakat sehingga pemohon diprioritaskan dalam proses administrasi.







