Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, kembali mengangkat kebutuhan peningkatan infrastruktur untuk Kabupaten Pesisir Barat, Lampung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan.
Pekan ini ia menyoroti dua fasilitas strategis yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, yaitu Bandara M. Taufiq Kiemas dan Pelabuhan Kuala Stabas, dikutip Senin (21/7/2026).
Mukhlis menilai modernisasi Bandara M. Taufiq Kiemas bukan sekadar soal kenyamanan penumpang.
Menurutnya bandara yang memiliki landasan memadai akan menjadi unsur krusial dalam respons darurat karena Kabupaten Pesisir Barat tergolong wilayah rawan bencana.
Keberadaan fasilitas udara yang memadai, lanjut dia, akan mempercepat mobilisasi bantuan serta proses evakuasi ketika terjadi kejadian darurat.
Selain aspek keselamatan, aspek ekonomi dan pariwisata juga menjadi alasan utama permintaan peningkatan bandara.
Pesisir Barat dikenal luas karena potensi wisata, termasuk ombak bertaraf internasional yang setiap tahun menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan surfing dunia.
Mukhlis menegaskan akses transportasi yang lebih baik akan memudahkan arus wisatawan dan mendorong laju perekonomian setempat.
Di sisi lain, ia menyoroti perlunya revitalisasi Pelabuhan Kuala Stabas yang memiliki akar sejarah sejak masa pemerintahan kolonial Inggris.
Revitalisasi itu, menurut Mukhlis, dapat mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Dengan pelabuhan yang difungsikan kembali secara optimal, distribusi barang dan hasil bumi diperkirakan berlangsung lebih cepat serta efisien.
Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan aktivitas perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kesejahteraan penduduk lokal.
Mukhlis menegaskan perjuangannya di DPR adalah untuk memastikan wilayah di ujung barat Provinsi Lampung memperoleh bagian dari pembangunan nasional.
“Daerah tidak boleh tertinggal hanya karena letaknya jauh dari ibu kota,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya membuka akses untuk menarik investasi dan mengembangkan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat.







