Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Wakil Ketua MUI, Muhamad Cholil Nafis, mengatakan pihaknya akan terus mendorong langkah itu dan mencatat usulan serupa pernah dibahas pada 2025.
Cholil menunjuk gelombang penangkapan pejabat daerah sepanjang 2026 sebagai bukti minimnya efek jera terhadap praktik korupsi.
Ia menyebut ada 18 kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 dan menilai situasi tersebut mencerminkan kondisi krisis di berbagai wilayah.
Menurut Cholil, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat tidak cukup menunjukkan keberhasilan pemberantasan korupsi karena tidak menimbulkan rasa takut atau jera.
Ia menekankan bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan untuk tujuan preventif agar pelaku enggan melakukan korupsi dan yang sudah berbuat merasa jera.
Cholil juga memperingatkan dampak sistematis korupsi, termasuk kesulitan masyarakat memperoleh lapangan kerja akibat terganggunya pembangunan.
Dia mencontohkan adanya kasus bunuh diri karena kemiskinan yang dipicu oleh terhambatnya pembangunan akibat korupsi.
Pernyataan Cholil disampaikan dalam perbincangan bersama RRI Pro3 pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa hukum positif Indonesia sudah mengakomodir penerapan hukuman mati.
Fickar menyebutkan ketentuan mengenai hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Ia menjelaskan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu”, salah satunya ketika korupsi terjadi pada penanganan bencana alam.
Fickar menambahkan situasi lain yang dimaksud adalah ketika bangsa sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter; dalam kondisi tersebut pelaku berisiko dijatuhi hukuman mati.
Selain itu, menurutnya, pengulangan tindak pidana korupsi atau residivisme dapat menjadi faktor pemberat yang membuka kemungkinan penerapan hukuman mati.
Secara keseluruhan, Fickar menilai undang-undang sudah memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati pada kasus korupsi yang memenuhi kriteria tersebut.







