Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan perubahan skema integrasi antara zakat dan pajak dengan meminta agar zakat diakui sebagai “tax credit” atau pengurang pajak langsung.
Usulan itu disampaikan untuk menghindarkan umat Islam dari beban ganda ketika sudah taat menunaikan kewajiban zakat sekaligus membayar pajak.
Wakil Ketua Umum MUI KH. Cholil Nafis menyatakan saat ini zakat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, suatu skema yang menurutnya belum adil bagi wajib zakat.
Cholil mengatakan kepada RRI Pro3, Minggu, 26 Juli 2026, bahwa pengakuan sebagai “tax credit” lebih tepat dibandingkan status “tax deduction” yang berlaku sekarang.
Ia menambahkan bahwa peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya pengentasan kemiskinan pantas dihitung sebagai kontribusi terhadap negara.
Menurut Cholil, pengelolaan zakat yang efektif oleh BAZNAS seharusnya menjadi bagian dari strategi fiskal untuk membantu penanganan kemiskinan.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Zakat, Rizaludin Kurniawan, menilai gagasan tersebut layak diwujudkan dan bukan sesuatu yang baru dibahas.
Rizaludin menyebut perlunya revisi regulasi perpajakan serta penguatan tata kelola zakat sebagai prasyarat utama untuk menerapkan skema “tax credit”.
Selain perubahan aturan, ia menekankan kesiapan data dan koordinasi antar lembaga sebagai syarat teknis yang tidak bisa diabaikan.
BAZNAS sejauh ini telah melaporkan data pembayar zakat kepada Direktorat Jenderal Pajak, langkah yang menurut Rizaludin menjadi modal awal jika sistem “tax credit” diberlakukan.
Rizaludin juga mencontohkan Malaysia, di mana integrasi serupa dilaporkan meningkatkan baik penerimaan zakat maupun pajak, sekaligus meringankan beban negara dalam penanggulangan kemiskinan.
Untuk implementasi, BAZNAS menyarankan pendekatan bertahap melalui proyek percontohan, dengan Aceh disebut memiliki potensi menjadi daerah uji coba sebelum penerapan nasional.
MUI meminta pemerintah dan DPR segera membuka pembahasan serius mengenai usulan ini dengan harapan integrasi tersebut meningkatkan keadilan fiskal, kepatuhan wajib bayar, dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Pelaporan: Rahmania Ulfah







