Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang termaktub dalam Perpres 111/2025 terkait LGBT.
Menurutnya, Perpres tersebut dipandang penting dalam upaya mempertahankan persatuan dan menjaga harkat serta martabat bangsa.
Cholil menilai langkah itu juga merupakan bagian dari upaya mempertahankan ketahanan nasional terhadap ancaman yang dipandang dapat mengganggu eksistensi negara.
Ia mengungkapkan MUI telah menyusun naskah akademik beserta rancangan undang-undang yang mengatur pelarangan pemidanaan terkait isu LGBT untuk dibahas bersama pihak terkait.
Pembahasan rancangan hukum itu, kata Cholil, juga mencakup sejumlah persoalan sosial lain yang dinilai berpotensi meretakkan persatuan nasional.
Dokumen naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 pada 24 hingga 26 Juli.
Setelah pembahasan selesai, dokumen akan dideklarasikan pada acara penutupan dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia menegaskan substansi rancangan lebih memfokuskan pada pengaturan perilaku dan aktivitas kampanye, bukan menjadikan orientasi seksual sebagai objek pidana.
Cholil menyatakan orientasi seksual diposisikan sebagai penyimpangan namun tidak dimaksudkan untuk dipidana melalui rancangan tersebut.
Selain itu, rancangan memuat ketentuan yang mengatur soal pencabulan, pelecehan, kemesraan sesama laki-laki, serta kampanye terbuka melalui media sosial.
Ketentuan pidana dalam rancangan masih dibahas lebih rinci di tingkat komisi Kongres Umat Islam sebelum finalisasi.
Dalam draf awal tercantum variasi ancaman hukuman berkisar satu tahun hingga sembilan tahun, namun Cholil menegaskan angka itu masih bagian dari rancangan dan belum final.







