Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, menegaskan bahwa posisi komisaris di perusahaan BUMN merupakan sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.
Ia menolak anggapan bahwa penempatan komisaris adalah bentuk hadiah politik.
Mufti menyatakan bahwa penilaian terhadap pejabat di BUMN harus berfokus pada capaian kerja, bukan asal-usul atau keterkaitan politik.
Ia mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi setiap warga negara berhak mengabdi di BUMN jika memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan profesionalisme.
Pernyataan itu dikutip Rabu (8/7/2026).
Politikus dari PDI Perjuangan ini juga mengimbau publik untuk menilai proses pengangkatan direksi dan komisaris secara objektif, tanpa cepat memberi stempel tidak kompeten hanya karena kedekatan politik atau keterlibatan dalam tim sukses.
Menurutnya, pemerintah berniat memperbaiki tata kelola BUMN dan melaksanakan seleksi yang melalui kurasi serta pertimbangan matang.
Mufti meyakini pemerintah tidak akan mempertaruhkan kredibilitas dengan menempatkan pihak yang tidak mampu menjalankan tugas.
Jika tujuan utama adalah memperkuat perusahaan pelat merah, menurutnya yang dipilih adalah individu yang dinilai mampu menopang agenda tersebut.
Dia juga mengingatkan seluruh direksi dan komisaris baru agar membuktikan kapabilitas serta profesionalisme melalui hasil kerja yang terukur.
Keberhasilan seorang komisaris, kata Mufti, dapat dilihat dari meningkatnya kesehatan perusahaan, perolehan keuntungan, perbaikan tata kelola, kualitas layanan kepada publik, serta bertambahnya dividen yang disetorkan kepada negara.
Ia menegaskan bahwa BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga siapa pun yang menerima amanah harus bekerja dengan standar profesional tinggi dan siap dievaluasi.
Yang harus dijaga bukanlah kedekatan, melainkan prestasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada publik.







