Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak PT PLN (Persero) dan pemerintah memberikan kompensasi bagi warga dan pelaku UMKM yang dirugikan oleh pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa.
Menurut Mufti, kompensasi berupa pengurangan tagihan atau bentuk ganti rugi lain merupakan konsekuensi dari kegagalan penyedia layanan dalam memenuhi pasokan listrik kepada konsumen.
Dia menyoroti ketidakseimbangan perlakuan antara pelanggan yang terlambat membayar—yang langsung mendapat denda atau pemutusan—dengan situasi saat ini di mana PLN berulang kali gagal menjaga kontinuitas pasokan.
Mufti menyampaikan tuntutan dan kritiknya, dikutip Kamis (25/6/2026), seraya meminta agar PLN bertanggung jawab secara nyata terhadap kerugian yang dialami masyarakat.
Imbas dari gangguan listrik berulang, kata dia, bukan hanya potensi kerusakan perangkat elektronik rumah tangga tetapi juga gangguan serius terhadap aktivitas ekonomi lokal.
Dia mencontohkan dampak pada warung makan, usaha konveksi, dan bisnis makanan beku yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk operasional harian mereka.
Dalam pernyataannya, Mufti juga mengkritik kurangnya keterbukaan PLN dalam menjelaskan penyebab pemadaman.
Ia menilai paparan yang diberikan kepada publik berubah-ubah; awalnya disebut perawatan rutin, kemudian ada gangguan pembangkit, dan belakangan disebut masalah pasokan batu bara.
Mufti menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jujur dan konsisten mengenai akar masalah agar dapat memahami langkah penanganan yang diambil.
Lebih jauh lagi, ia mengingatkan bahwa pemadaman yang berkepanjangan telah menimbulkan risiko keselamatan publik.
Di media sosial sempat beredar keluhan tentang pasien yang kesulitan bernapas di rumah sakit karena alat penyedot lendir (suction) tidak berfungsi saat listrik padam.
Di Dapil Jawa Timur II yang ia wakili juga tercatat insiden kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga terkait persoalan kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
Mufti, yang merupakan politikus Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa persoalan ini kini melampaui aspek teknis dan telah menyangkut keselamatan serta hajat hidup masyarakat.
Ia mengingatkan ironinya kondisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar namun masih menghadapi masalah pasokan listrik.
Mufti meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang diduga lebih mengutamakan ekspor batu bara daripada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, ia menolak upaya menjadikan krisis ini sebagai alasan untuk menaikkan tarif listrik karena hal tersebut hanya akan menambah beban masyarakat.
Mufti menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa kesabaran rakyat semakin menipis melihat masalah yang berulang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas.







