ACEH BESAR, Jenggala – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar melakukan sosialisasi empat fatwa MPU Aceh kepada para Keuchik, Tuha Peut, imam meunasah, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan di Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.
Dengan tema “Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam” dalam rangka Ulama Saweu Gampong (USG), itu berlangsung di Meunasah Gampong Lam Ara Eungkit, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, Senin (13/4).
Sosialisasi Fatwa MPU Aceh, itu menghadirkan enam gampong (desa) di Kecamatan Kuta Malaka yakni Gampong Lam Ara Eungkit, Gampong Lam Ara Cut, Gampong Lam Ara Tunong, Gampong Teu Dayah, Gampong Bughu dan Gampong Leupung Riwat.
Tampil sebagai pemateri dua orang Anggota MPU Aceh Besar yakni Abiya Saifullah AR yang juga Ketua MPU Kecamatan Kuta Malaka dan Tgk Munawar yang juga sebagai Ketua MPU Kecamatan Seulimum.
Abiya Saifullah AR yang tampil sebagai pemateri pertama membahas dua fatwa MPU Aceh yakni fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah (Anak Zina).
Dan satu lagi fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hukum Pemandian di Tempat Umum Menurut Perspektif Syariat Islam dan Adat Aceh.
Sedangkan Tgk Munawar yang tampil sebagai pemateri kedua membahas fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh serta fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online.
Terkait materi Anak lahir diluar nikah (Anak zina) Abiya Saifullah mengatakan, Anak yang dihasilkan diluar nikah (Anak zina) dimata allah tiada beda dengan Anak yang lahir dalam pernikahan resmi/sah.
“Anak itu bersih dan suci. Yang bermasalah kedua orang tua yang melahirkan itu. Dan wali nikahnya adalah wali hakim (kua kec) ditingkat kecamatan,” ungkap Pimpinan Dayah Madinatul Falah Al-Aziziyah, Samahani, Aceh Besar.
Kemudian Abiya Saifullah menjelaskan, lima point keputusan dan ketetapan dalam fatwa MPU Aceh tersebut yakni, Kesatu ; Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah.
Kedua, Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Ketiga, Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
Keempat, kedudukan Anak zina dihadapan Allah sama dengan Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Dan poin terakhir, nafkah Anak zina dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.
Meskipun demikian, kata Abiya Saifullah, kepada anak zina itu agar diberikan kemudahan-kemudahan terhadap anak tersebut.
Diantaranya, lanjut Abiya yang mengutip Taushiah MPU Aceh, yang menyebutkan, bahwa pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya.
Selanjutnya, pemerintah wajib mendidik dan melindungi anak zina serta mencegah penelantarannya. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina tersebut. Yang terpenting lagi, sebut Abiya, bahwa penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.
Yang tak kalah menarik juga pembahasan oleh Tgk Munawar, terkait mahar pernikahan yang akhir-akhir ini meresahkan, masyarakat, di mana harga emas melambung tinggi.
“Saya pikir perlu dibuat suatu qanun Gampong terhadap nilai mahar agar tidak memberatkan calon suami,” ungkap Tgk Munawar.
Tgk Munawar mengatakan, Pemkab Aceh Besar sampai sekarang belum ada mengeluarkan suatu penetapan nilai mahar terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kalau di Aceh Barat sudah ada penetapan yaitu sebatas lima mayam emas kepada pasutri yang akan melangsungkan pernikahan.
Tgk Munawar juga menyarankan agar sebelum pernikahan harus ada “Seulangke”, untuk mengetahui lebih mendalam calon suami.
Karena, pernah kejadian di Aceh, orang luar Aceh, misalnya berprofesi sebagai sales atau seorang rentenir yang meminjamkan uang kepada warga, mau menikah dengan perempuan Aceh.
Namun, setelah diselidiki orang tersebut adalah misionaris. Maka, perlu dihidupkan kembali Seulangke dalam adat masyarakat Aceh itu, pungkas Tgk Munawar.
Keuchik Lam Ara Eungkit Tgk Salman selaku tuan rumah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada MPU Aceh Besar yang telah memilih Gampong Lam Ara Eungkit sebagai tempat Sosialisasi Fatwa MPU Aceh ini.
“Dengan materi fatwa MPU Aceh, yang saya nilai cukup bagus ini, memudahkan kami an peserta untuk membuat qanun gampong sebagaimana diusulkan oleh pemateri,” tutur Tgk Salman usai acara kepada Waspada.
Sosialisasi Fatwa MPU Aceh diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab dari para peserta dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. (wsp/b02)
Jenggala







