Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan langkah nyata dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 5 Agustus 2026, ketika ia menekankan bahwa undang‑undang saja tidak cukup untuk mengatasi rendahnya angka partisipasi kerja kelompok tersebut.
Menurut Lestari, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.
Ia juga menyinggung penguatan kebijakan administratif melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Lestari menilai tantangan terbesar kini adalah penerapan kebijakan secara konsisten di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kuota bekerja bagi penyandang disabilitas yang diamanatkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas harus dipatuhi dan direalisasikan secara nyata oleh pemberi kerja.
Selain itu, mekanisme sanksi dan penghargaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 perlu dilaksanakan dengan efektif untuk mendorong kepatuhan.
Ia mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural, termasuk stigma terhadap penyandang disabilitas, keterbatasan pelatihan vokasional yang sesuai kebutuhan industri, dan akses pendidikan yang belum merata.
Lestari juga menyerukan perbaikan infrastruktur yang ramah disabilitas, baik di lingkungan kerja fisik maupun pada platform digital, serta penerapan sistem rekrutmen yang lebih inklusif.
Untuk mencapai perubahan substansial, menurutnya dibutuhkan kolaborasi antara sektor pendidikan, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil.
Tujuannya adalah menghilangkan kesenjangan kesempatan kerja sehingga setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang adil ke pasar kerja.







