Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengimbau agar penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dilakukan dengan penuh pertimbangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota pada Kamis, 3 September 2026.
Imron menegaskan fasilitas TNKB Khusus disediakan negara untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan anggota DPR RI.
Menurutnya, kemudahan ini menjadi penting terutama saat kebijakan ganjil-genap diterapkan di Jakarta sehingga mobilitas dapat terbantu.
Ia juga merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang MD3 terkait pemberian fasilitas berupa pelat nomor untuk keperluan tugas.
Imron mengingatkan fasilitas tersebut bukanlah bentuk privilese, melainkan alat untuk menunjang tugas wakil rakyat.
Oleh sebab itu, ia meminta anggota DPR agar sadar diri mengenai waktu dan tempat penggunaan TNKB Khusus serta menghindari pemanfaatan untuk tujuan pamer.
Selain soal TNKB, Imron mengingatkan agar hak imunitas tidak disalahartikan oleh anggota Dewan.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan tata krama dalam komunikasi, khususnya ketika bermitra dengan kementerian lain.
Etika berkomunikasi itu wajib dipelihara baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, tambahnya.







