MK Tolak Syarat Capres Terkait Penculikan Aktivis 1998

JENGGALA.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Pemilu yang mengatur syarat capres-cawapres tak terlibat kasus HAM berat, termasuk penculikan aktivis 1998. Selain itu, MK juga menyatakan tak dapat menerima permohonan pemohon soal batas usia capres-cawapres di rentang 40-70 tahun. Permohonan yang diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro ini tercatat sebagai Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023. Mereka meminta MK menetapkan 40 tahun sebagai batas minimal dan 70 tahun sebagai batas maksimal usia capres-cawapres. Selain itu, pemohon juga berharap MK mengubah bunyi pasal 169 d UU Pemilu. Mereka ingin capres-cawapres tidak pernah terlibat kasus penculikan aktivis pada demonstrasi 1998. Saat membacakan konklusi hakim dalam perkara tersebut, Anwar menyatakan mahkamah menilai Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf d uu 7/2017 adalah beralasan menurut hukum. Meski demikian, permohonan itu dinyatakan ditolak. Bunyi pasal huruf d pada pasal itu adalah: tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Adapun di dalam penjelasan pasal huruf d itu ditulis: Yang dimaksud dengan "tidak pernah mengkhianati negara" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Anwar mengatakan Mahkamah atas pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf q uu 7/2017 soal batas usia capres-cawapres dinilai telah kehilangan objek sehingga tak dapat diterima. Dalam putusan itu, hakim konstitusi Suhartoyo menyatakan memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Saat sidang putusan itu, kuasa hukum pemohon sempat melakukan interupsi terkait status kekerabatan Anwar dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Namun, interupsi itu dipotong Anwar karena sedang pembacaan sidang putusan. Usai pembacaan putusan, Wakil Ketua MK menegaskan kepada kuasa hukum pemohon bahwa di dalam sidang putusan itu tak ada interupsi. Sementara itu keberatan, kata dia, disampaikan setelahnya lewat jalur lain untuk ditindaklanjuti. Perkara ini diajukan pada 18 Agustus 2023. Lalu, memasuki tahap sidang pemeriksaan pendahuluan pada 18 September. Kemudian berlanjut pada sidang perbaikan permohonan pada 2 Oktober. Petitum pemohon adalah meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf (d) UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya". Selain itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan". MK sebelumnya telah memutus sejumlah permohonan yang berkaitan dengan syarat usia minimal. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan syarat usia capres-cawapres yang semula "berusia paling rendah 40 tahun" menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

MK Tolak Syarat Capres Terkait Penculikan Aktivis 1998

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BeritaLainnya

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

Kapolda Sulsel Silaturahmi ke Pangdam XIV Hasanuddin, Perkuat Sinergitas TNI-Polri jaga Stabilitas Keamanan Wilayah

BRI Branch Office Otista Region 6/Jakaarta 1 Gandeng RS Premiere Jatinegara Gelar Sosialisasi dan Pemeriksaan EKG bagi Pekerja

KPU Kuningan Jaga Ketat 14.384 Bilik Suara untuk Pemilu 2024

Berita Terkini

Recommended

Pesan Jokowi terkait Hilirisasi yang Ditentang WTO

Kapolri Terima Kunjungan dari Kepala Polisi Palestina

Harga Emas Antam Jumat, 22 September 2023 Turun Rp.3000 Per Gram

Kemendikbudristek Dukung Kemampuan Bahasa Indonesia Era Generasi Muda

MK Tolak Syarat Capres Terkait Penculikan Aktivis 1998

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended