JENGGALA.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah tidak hadir dalam sidang pengucapan putusan sejumlah gugatan syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada Senin (23/10) ini karena sakit. Hanya ada delapan hakim konstitusi yang ada di ruang sidang pleno MK.
Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, Hakim Guntur tidak bisa hadir karena sakit dan dokter telah menyarankan dia beristirahat. Informasi ini juga telah dikonfirmasi oleh Plt Karo Humas dan Protokol MK Budi Wijayanto dan Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria D.
Pada hari ini, digelar sidang pengucapan putusan untuk beberapa perkara, termasuk permohonan yang diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro dengan nomor perkara 102/PUU-XXI/2023. Mereka menginginkan hakim MK untuk menetapkan usia minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, mereka juga berharap MK mengubah bunyi pasal 169 d UU Pemilu untuk memastikan bahwa capres-cawapres tidak pernah terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada demonstrasi 1998.
Ada juga perkara nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Gulfino Guevarrato. Dalam perkara ini, dia meminta MK menetapkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
Perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 juga diajukan oleh Rudy Hartono. Rudy ingin MK menetapkan batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden, yaitu 70 tahun.
Selanjutnya, perkara nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Guy Rangga Boro. Guy Rangga berharap MK menetapkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebesar 21 tahun.
Terakhir, perkara nomor 96/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga meminta MK menetapkan usia minimal baru untuk calon presiden dan wakil presiden, yaitu 25 tahun.
Sebelumnya, MK telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah telah menyatakan bahwa seseorang dapat mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden jika berusia minimal 40 tahun, dengan pengecualian untuk mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.







