JENGGALA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Permohonan ini diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Para pemohon menginginkan agar MK mengubah batas usia minimal untuk capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau mengharuskan mereka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Ketua MK, Anwar Usman, menyampaikan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini dan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Namun, MK menolak permohonan tersebut secara keseluruhan. Anwar menyatakan bahwa pokok permohonan dari para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dalam amar putusan yang dibacakan Anwar di Gedung MKRI, Jakarta, Senin (16/10), ia juga mengungkapkan bahwa ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.
Permohonan ini diterima oleh MK pada 5 Mei. Sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada 31 Mei, sementara sidang perbaikan permohonan berlangsung pada 13 Juni. Kemudian, sidang mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden pada 1 Agustus. Pada 22 Agustus, pemohon perkara ini memutuskan untuk tidak mengajukan keterangan dari ahli.
Kemudian, pada 29 Agustus, MK melanjutkan agenda sidang dengan mendengarkan keterangan dari pihak terkait seperti Perludem, Evi Anggita Rahma, Rahyan Fiqi, Oktavianus Rasubala, dan KIPP serta JPPR.
MK menyimpulkan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, selama tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Dengan demikian, permohonan ini tidak diterima.







