JENGGALA.ID – Arifin Purwanto, seorang advokat, telah mengajukan gugatan terkait masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang hanya lima tahun dan meminta agar SIM bisa berlaku seumur hidup, serupa dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan ini.
Masa berlaku SIM selama lima tahun diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 85 menyatakan demikian, dan masa berlaku ini bisa diperpanjang. Arifin merasa kesulitan harus memperpanjang SIM setiap lima tahun sekali dan berharap hakim akan mengabulkan permohonannya agar SIM dapat berlaku seumur hidup.
Namun, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan perbedaan antara KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) dan SIM serta mengapa masa berlakunya berbeda. Menurut Enny, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia (WNI), sementara SIM adalah dokumen surat izin mengemudi kendaraan bermotor yang tidak wajib dimiliki oleh semua WNI.
Enny menjelaskan bahwa KTP-el berlaku seumur hidup karena tidak memerlukan evaluasi kompetensi pemiliknya. Sebaliknya, SIM sangat terkait dengan keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga evaluasi diperlukan dalam penerbitannya. Masa berlaku SIM selama lima tahun dianggap wajar untuk mengevaluasi perubahan yang mungkin terjadi pada pemegang SIM.
Selain itu, perpanjangan SIM setiap lima tahun juga berguna untuk memperbarui data pemegang SIM dan mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran pemegang SIM dan keluarganya dalam kasus kecelakaan atau tindak pidana lalu lintas.
Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan bahwa pokok permohonan tidak beralasan secara hukum dan oleh karena itu, permohonan tersebut ditolak seluruhnya.







