Fenomena ribuan calon mahasiswa yang batal melakukan registrasi padahal telah dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri menjadi tanda bahwa akses ke pendidikan tinggi sedang terganggu.
Banyak pihak mengaitkan kejadian ini dengan besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), keterbatasan kuota KIP Kuliah, atau alasan personal dari keluarga mahasiswa.
Namun persoalan tersebut lebih dalam daripada sekadar keluhan terhadap besaran biaya atau kuota bantuan.
Pergeseran struktur pendanaan dan tata kelola pendidikan tinggi selama dua dekade terakhir mengubah lanskap perguruan tinggi di Indonesia.
Pendidikan tinggi sejatinya memiliki tugas publik: memperluas akses, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan menjadi jalan mobilitas sosial.
Dalam kerangka itu, kemampuan akademik seharusnya menjadi penentu utama kesempatan belajar, bukan tingkat kesejahteraan keluarga.
Sejak diberi otonomi yang lebih luas, termasuk status PTN Badan Hukum, perguruan tinggi negeri mendapatkan keleluasaan dalam pengelolaan kelembagaan dan keuangan.
Otonomi tersebut membawa manfaat, tetapi juga mendorong kampus mencari sumber pendapatan alternatif ketika alokasi publik belum mencukupi.
Banyak PTN kemudian mengandalkan UKT, jalur mandiri, kelas internasional, program pendidikan profesi, dan berbagai kerja sama sebagai sumber pendanaan.
Strategi ini logis dari perspektif tata kelola, tetapi implikasinya adalah kenaikan biaya yang berpotensi mengecilkan kesempatan bagi keluarga berpendapatan rendah dan menengah.
Sementara itu, perguruan tinggi swasta menghadapi tekanan berat untuk meningkatkan akreditasi, mutu dosen, publikasi ilmiah, dan fasilitas pembelajaran.
Kondisi ini terjadi di tengah penurunan jumlah mahasiswa yang disebabkan oleh dominasi PTN, melemahnya daya beli masyarakat, dan perubahan demografi.
Banyak PTS lalu masuk ke lingkaran sulit: mahasiswa berkurang, pemasukan menurun, kemampuan meningkatkan mutu tertunda, dan persaingan semakin berat.
Pergeseran kebijakan yang mendorong internasionalisasi—melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing dan pembukaan peluang bagi kampus luar negeri—memiliki potensi meningkatkan kualitas.
Namun tanpa penguatan kapasitas perguruan tinggi domestik, langkah internasionalisasi dapat memperlebar kesenjangan antarlembaga.
Berbagai dinamika itu menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal mahalnya UKT atau jumlah beasiswa.
Intinya adalah belum tersusunnya kebijakan terpadu yang menyeimbangkan misi publik pendidikan tinggi dengan mekanisme pasar.
Perbaikan yang bersifat sektoral mungkin berhasil pada tingkat program, tetapi belum tentu menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Untuk itu perlu penataan ulang kebijakan pendidikan tinggi yang lebih mendasar dan komprehensif.
Pertama, negara wajib merancang model pendanaan yang lebih adil; otonomi PTN tetap dipertahankan, tetapi pendanaan publik berbasis kinerja perlu ditingkatkan agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada biaya pendidikan sebagai sumber utama.
Kedua, PTN dan PTS harus dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem nasional; kebijakan harus mendorong kolaborasi, menjembatani kesenjangan kapasitas, dan memastikan peningkatan mutu merata.
Ketiga, pemerintah perlu menyusun peta jalan pendidikan tinggi nasional yang mengintegrasikan otonomi PTN, penguatan PTS, internasionalisasi, kerja sama dengan perguruan tinggi asing, dan strategi peningkatan daya saing global ke dalam satu rancangan kebijakan yang utuh.
Fenomena batal registrasi oleh ribuan calon mahasiswa seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi kebijakan.
Keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah universitas bertaraf dunia, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara mutu, akses, keberlanjutan institusi, dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi merupakan investasi strategis bagi bangsa; negara berkewajiban memastikan bahwa logika pasar tidak menggeser peran publik pendidikan sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka kesempatan setara bagi setiap anak Indonesia.







