Pada pertemuan di Dalat pada 11–12 Agustus 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi menyampaikan keputusan resmi pemerintah Kekaisaran Jepang mengenai nasib Indonesia.
Dalam pertemuan itu Terauchi menyatakan, “Pemerintahan Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.”
Saat Soekarno menanyakan apakah kabar tersebut boleh diumumkan ke publik, Terauchi memberi jawaban singkat: “Terserah kepada tuan-tuan di Panitia Persiapan. Kapan saja boleh. Itu sudah menjadi urusan tuan-tuan.”
Pernyataan Terauchi itu merupakan tindak lanjut dari panggilan resmi yang dilayangkan markas tertinggi Jepang pada 8 Agustus 1945.
Pemerintah Jepang menetapkan tiga pokok janji kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pertama, kemerdekaan akan diserahkan setelah seluruh persiapan oleh PPKI selesai.
Kedua, batas wilayah negara merdeka mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk kepulauan di luar Pulau Jawa.
Ketiga, pelaksanaan kemerdekaan akan dilakukan secara bertahap dengan dimulai dari Pulau Jawa.
Pernyataan itu juga menutup perdebatan internal di antara unsur militer Jepang, antara Angkatan Darat (Rikugun) di wilayah barat dan Angkatan Laut (Kaigun) di wilayah timur, yang sempat membuka kemungkinan pemisahan wilayah.
Pengakuan resmi dari markas Jepang terhadap proses PPKI memperkuat posisi Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai pemimpin de facto yang mewakili bangsa Indonesia.
Namun reaksi pemuda nasionalis berbeda; Golongan Muda menduga janji Jepang adalah taktik politik sehingga ketidakpercayaan memicu tindakan dramatis pada 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok.
Setibanya dari Dalat, Soekarno menambah enam anggota PPKI dari unsur Indonesia, antara lain Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, dan Sayuti Melik.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghapus kesan bahwa PPKI hanyalah lembaga bentukan Jepang dan menjadikannya badan perwakilan nasional yang lebih mandiri.
Pembentukan serta pengesahan PPKI pada periode 7–8 Agustus 1945 memastikan adanya lembaga yang siap bekerja segera setelah Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Berkat keberadaan PPKI, pada 18 Agustus 1945 Indonesia dapat mengesahkan Undang‑Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno serta Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama.







