Jenggala.id, Jakarta — KPK ternyata memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Senin 18 Mei 2026. Pertama memeriksa mantan Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Roby Kurniawan.
Kedua memeriksa mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA, Danto. Pemeriksaan terhadap keduanya luput dari perhatian karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemeriksaan resmi yang dirilis KPK.
Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Roby Kurniawan dan Danto dalam perkara tersebut. “Benar mas (ada pemeriksaan),” kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa 19 Mei 2026.
Keduanya dinilai menjadi saksi penting terkait dugaan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam korupsi proyek DJKA. Sebelumnya, Roby Kurniawan juga telah diperiksa penyidik KPK pada Selasa 5 Mei 2026.
Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami dugaan pengondisian atau plotting penyedia barang dan jasa proyek di lingkungan DJKA. KPK juga mendalami dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan mantan anggota Komisi-V DPR sekaligus mantan Bupati Pati, Sudewo.
“Penyidik juga mendalami terkait dugaan penerimaan fee proyek untuk tersangka Saudara SDW. Serta, juga Saudara saksi (Robby Kurniawan),” ujar Budi Prasetyo, Rabu 6 Mei 2026.
Sementara, nama Danto sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus korupsi proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Medan, 1 April 2026. Dalam kesaksiannya, Danto menyebut adanya perintah pengumpulan dana terkait kepentingan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2024.
Menurut Danto, pengumpulan dana dilakukan melalui para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kontraktor proyek di lingkungan DJKA. Kasus dugaan suap proyek DJKA sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023.
Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan delapan saksi, termasuk mantan Menhub Budi Karya Sumadi yang memberikan keterangan secara daring. Budi membantah pernah memerintahkan eks anak buahnya mengumpulkan dana, termasuk untuk kepentingan Pilpres dan Pilgub Sumut.
“Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto untuk memerintahkan itu Yang Mulia. Tak benar ada pengumpulan dana,” kata Budi Karya.
“Saya tak pernah mengarahkannya Insyaallah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang,” ujar Budi Karya.
Dari operasi tersebut, KPK menetapkan 10 orang tersangka, termasuk pihak swasta dan pejabat Balai Teknik Perkeretaapian (BTP). Dalam pengembangan perkara, KPK telah menetapkan sekitar 21 tersangka.
Mereka berasal dari unsur Kementerian Perhubungan, anggota DPR, hingga pihak swasta. Salah satu tersangka yakni Sudewo saat masih menjabat anggota Komisi V DPR RI.







