Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyerukan pelaksanaan menyeluruh peta jalan Gaza, termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya dalam percakapan telepon dengan Nikolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza.
Abdelatty menekankan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan harus berlangsung penuh, aman, dan berkelanjutan untuk menjamin kondisi dasar bagi fase lanjutan proses politik.
Deklarasi tersebut dikabarkan oleh Anadolu pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Abdelatty, keluarnya pasukan Israel merupakan komponen kunci peta jalan yang juga akan membuka jalan bagi fase kedua serta mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi awal Gaza.
Ia juga mendesak Komite Nasional untuk Administrasi Gaza segera mengambil peran sementara dari dalam kawasan Gaza agar proses transisi administratif bisa berjalan efektif.
Selain itu, Abdelatty meminta persiapan pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional untuk memantau penerapan gencatan senjata dan mendukung keamanan selama masa transisi.
Pasukan itu diharapkan membantu menjaga keamanan dan kesatuan wilayah Palestina selama proses pengalihan tanggung jawab berlangsung.
Abdelatty menyatakan proses transisi harus memungkinkan Otoritas Palestina mengambil alih tanggung jawab penuh di Gaza dan Tepi Barat.
Ia mengimbau semua pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan menghindari tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan peta jalan karena hal tersebut berpotensi merusak kemajuan yang telah dicapai.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak peta jalan Gaza 15 poin yang disetujui Board of Peace.
Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan mundur dari Gaza sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Sikap Israel tersebut bertolak belakang dengan penerimaan peta jalan oleh Hamas, yang setuju dengan poin-poin yang disusun Board of Peace.
Peta jalan itu merencanakan pelucutan senjata dan penarikan pasukan dilakukan secara bertahap dan paralel, serta pengalihan administrasi Gaza kepada komite teknokrat Palestina.
Rencana tersebut juga mengatur agar Pasukan Stabilisasi Internasional dikerahkan untuk mendukung keamanan dan memantau gencatan senjata.
Menurut rencana, senjata di Gaza akan ditempatkan di bawah tanggung jawab Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dengan pengawasan internasional.
Selain penarikan bertahap, peta jalan mencakup upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza sebagai bagian dari tahap pasca-konflik.
Perbedaan pandangan mengenai urutan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel tetap menjadi tantangan utama bagi pelaksanaan peta jalan tersebut.







