Mercy Christy Barends, Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, menilai perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pembahasan RUU tersebut sebagai dorongan penting untuk mempercepat proses legislasi.
Menurut Mercy, dukungan dari tingkat tertinggi pemerintahan mendorong Pansus agar bekerja lebih cepat hingga RUU dapat disahkan menjadi undang-undang definitif.
Pernyataan itu disampaikan Mercy usai mengikuti Sidang Paripurna MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Kabinet di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menambahkan bahwa perhatian dari Presiden maupun Ketua DPD Republik Indonesia menunjukkan urgensi regulasi ini bagi pembangunan dan layanan publik di wilayah kepulauan.
Sejak dibentuk, Pansus telah menyelesaikan satu masa sidang dan menggelar pembahasan intensif untuk menyusun substansi RUU.
Lebih dari 30 rapat telah dilaksanakan, termasuk kunjungan kerja ke Maluku, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat kondisi lapangan secara langsung.
Kegiatan lapangan tersebut, kata Mercy, dimaksudkan agar RUU benar-benar menjawab kebutuhan terkait pemerintahan dan pelayanan publik di daerah kepulauan.
Memasuki masa sidang kedua, Pansus kini menunggu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan DPR RI sebagai dasar lanjutan pembahasan.
Mercy menyebut sekitar delapan kementerian terkait akan menyiapkan DIM pemerintah, sementara seluruh fraksi DPR RI juga mempersiapkan DIM DPR RI untuk dibahas bersama dalam Pansus.
Karena inisiatif berasal dari DPD, maka akan ada dua DIM yang masuk: satu dari pemerintah dan satu dari DPR RI, yang selanjutnya akan menjadi bahan resmi Pansus RUU Daerah Kepulauan.
Mercy, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI, menjelaskan bahwa setelah DIM diterima, Pansus akan membahas seluruh batang tubuh RUU secara menyeluruh.
Isu-isu strategis yang akan dikaji lebih mendalam meliputi dana khusus kepulauan serta rentang kendali pelayanan publik dan pembangunan di wilayah kepulauan.
Hasil pembahasan diharapkan memberikan dasar hukum kuat guna mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menegaskan bahwa tujuan RUU bukan untuk meminta otonomi khusus, melainkan menciptakan undang-undang lex specialis yang memfasilitasi percepatan pembangunan di daerah-daerah kepulauan dan 3T.







