Ketua Panitia Khusus RUU tentang Daerah Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, menilai tata kelola pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan harus berbeda dengan daerah daratan.
Ia menekankan perlunya penguatan pada aspek implementasi, pemeliharaan, dan pengawasan agar proyek memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mercy menyoroti bahwa saat ini penetapan unit cost menggunakan satu variabel tunggal, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan hal itu dinilai belum memadai, dikutip Selasa (21/7/2026).
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum menghadirkan terobosan pemikiran dan variabel baru karena ketergantungan pada IKK belum mampu menjawab kompleksitas kondisi wilayah kepulauan.
Sebagai tambahan, Mercy mengusulkan memasukkan indikator seperti tingkat kerentanan wilayah, kondisi logistik, serta karakteristik geografis kepulauan dalam perencanaan biaya.
Dia memberi contoh banyak infrastruktur di daerah perbatasan dan kepulauan yang rusak beberapa bulan setelah selesai dibangun sebagai bukti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif.
Soal pemeliharaan, Mercy mempertanyakan sumber dana jika tanggung jawab diserahkan ke daerah karena banyak kabupaten saat ini kesulitan anggaran.
Oleh karena itu, ia menilai urusan ownership dan pemeliharaan harus dibahas lintas kementerian dan dirancang agar beban biaya tidak jatuh pada daerah yang fiskalnya terbatas.
Mercy juga mengingatkan bahwa banyak wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memiliki kapasitas fiskal terbatas sehingga diperlukan skema pemeliharaan jangka panjang.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan fisik, melainkan dari manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam kaitan itu, ia mengusulkan agar RUU tentang Daerah Kepulauan memuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih kuat serta pasal yang mengatur pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.
Mercy menyatakan sistem harus dirancang agar semua pihak bertanggung jawab dan bekerja dengan integritas demi percepatan pembangunan daerah kepulauan.
Mercy Chriesty Barends dikenal sebagai Politisi Fraksi PDI Perjuangan dan memimpin Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI.







