Mercy Chriesty Barends, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta percepatan pembahasan RUU Kepulauan agar kebijakan pembangunan lebih adil bagi wilayah kepulauan dan daerah 3T.
Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Ia memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua DPD RI atas perhatian serius mereka terhadap penguatan regulasi yang mengatur kebutuhan daerah kepulauan.
Dalam unggahannya pada Kamis (20/8/2026), Mercy menyatakan rasa terima kasih atas dukungan dari pimpinan negara dan lembaga tinggi.
Menurut Mercy, penyusunan regulasi khusus menjadi momentum penting karena karakter geografis kepulauan berbeda dengan daratan sehingga memerlukan solusi terintegrasi.
RUU Kepulauan juga mendapat sorotan dalam Rapat Paripurna MPR RI yang digelar bersama DPR RI dan DPD RI, yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran kabinet.
Mercy menegaskan bahwa tujuan RUU ini bukan menuntut otonomi khusus, melainkan menghadirkan Undang-Undang sebagai lex specialis yang memberi kepastian hukum untuk percepatan pembangunan.
Konsep lex specialis diperlukan agar kebijakan bisa disesuaikan dengan tantangan antarpulau, keterbatasan transportasi, dan biaya logistik yang tinggi.
Permasalahan seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar disebutnya memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda.
Negara harus menjamin bahwa kondisi geografis tidak menjadi penyebab ketertinggalan masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3T.
Pembangunan nasional, menurut Mercy, wajib menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara proporsional agar tidak ada yang merasa berjauhan dari negara.
Hadiah regulasi khusus ini diharapkan memperkuat keberpihakan pembangunan kepada masyarakat kepulauan.
Mercy berharap proses legislasi RUU Kepulauan dipercepat namun tetap menjaga kualitas substansi dan kepentingan masyarakat di daerah.
Ia berharap RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang definitif yang dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama warga di wilayah kepulauan.
Perjuangan itu, tegas Mercy, bukan sekadar agenda politik melainkan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang nyata di lapangan.
Wilayah kepulauan seperti Maluku dan kawasan Indonesia Timur mendapat sorotan khusus karena posisi geografisnya yang strategis namun menuntut kebijakan konektivitas berbeda.
Regulasi khusus diharapkan menjadi landasan perencanaan pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarpulau, pelayanan publik, serta aspek pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Undang-Undang ini diharapkan membuka akses bagi program pembangunan nasional yang lebih responsif terhadap kondisi setempat.
Perhatian pemerintah dan lembaga negara terhadap RUU Kepulauan dinilai Mercy sebagai sinyal penting bagi masyarakat di pulau-pulau terluar.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan berkeadilan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, bukan hanya pembangunan di pusat-pusat kota.
Semangat yang diusung Mercy adalah bahwa “pembangunan yang adil harus mampu menjangkau setiap pulau” sebagai prinsip yang harus diwujudkan melalui RUU Kepulauan.







