Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta negara memberikan perlindungan kepada masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah, lingkungan, dan ruang hidupnya.
Pernyataan itu disampaikan Mercy terkait kondisi masyarakat adat di Halmahera Utara, Maluku Utara, yang masih menghadapi tekanan hukum saat mempertahankan wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
Mercy menilai pendekatan yang mengarah pada kriminalisasi justru berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat tercapainya keadilan bagi warga adat.
Ia menegaskan penyelesaian masalah masyarakat adat tidak bisa dilihat semata sebagai sengketa hukum biasa.
Menurutnya, persoalan tersebut juga memuat dimensi sejarah, hak konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan yang harus diperhatikan.
Mercy meminta agar penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung rasa keadilan dan mempertimbangkan keseluruhan konteks, bukan hanya memakai pendekatan pidana.
“Penegakan hukum harus berlandaskan keadilan, bukan menimbulkan ketakutan,” ujar Mercy dikutip Senin (13/7/2026).
Dia mengusulkan dialog terbuka sebagai metode utama dalam menyelesaikan sengketa agraria dan konflik pengelolaan sumber daya alam.
Mercy menilai dialog lebih efektif menghadirkan solusi berkeadilan daripada langkah yang berisiko mengkriminalisasi masyarakat adat.
Seluruh pihak, menurutnya, perlu diberi ruang untuk menyampaikan kepentingan sehingga hasil penyelesaian menghormati hak semua pihak.
Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat juga dianggap penting sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia.
Mercy menekankan pengakuan tersebut memberi kepastian hukum dan menjadi dasar pencegahan konflik berulang.
Ia menambahkan bahwa masyarakat adat memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan karena praktik tradisional mereka menjaga ekosistem.
Oleh sebab itu, Mercy menyatakan pembangunan dan investasi tetap dapat dilanjutkan, namun harus menghormati hak masyarakat adat serta prinsip-prinsip kemanusiaan.
Di akhir pernyataannya, Mercy mendorong pemerintah dan aparat terkait menerapkan pendekatan humanis dan menghentikan tindakan yang dapat mengkriminalisasi masyarakat adat.
Ia berharap mekanisme penyelesaian menggantikan langkah represif dengan upaya yang menempatkan keadilan, perdamaian, dan penghormatan hak-hak warga negara, serta menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang.







