Ketua Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, ST, mendorong dimasukkannya skema Dana Khusus Daerah Kepulauan dalam naskah undang-undang untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki keadilan fiskal di wilayah kepulauan.
Merujuk pada hal itu, Mercy menilai dana khusus diperlukan untuk mengatasi ketimpangan yang paling terasa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurutnya, selain penguatan kewenangan atas pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau kecil, mekanisme pendanaan menjadi isu sentral yang harus dirumuskan dengan cermat.
Ia menegaskan rancangan skema pendanaan akan disusun selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mercy saat memimpin Rapat Dengar Pendapat pembahasan RUU Daerah Kepulauan di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Ambon, pada Senin (20/7/2026).
Forum itu dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, sebelas kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lain yang memberi masukan substantif.
Mercy, politisi PDI Perjuangan asal Maluku, menyoroti keterbatasan fiskal yang menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah kepulauan.
Ia berharap Dana Khusus Daerah Kepulauan dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih proporsional sesuai karakter wilayah kepulauan dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
Pansus juga menempatkan pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pesisir sebagai fondasi pembangunan ekonomi kelautan yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang baik, Mercy berharap potensi ekonomi kelautan bukan hanya menambah penerimaan negara tetapi juga memberi manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat pesisir serta pulau kecil.
RUU ini dirancang pula untuk memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal demi melindungi masyarakat pesisir, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat.
Harmonisasi antara sistem ekonomi, hak ulayat adat, dan kearifan lokal menjadi bagian dari tujuan agar manfaat regulasi benar-benar dinikmati komunitas lokal.
Mercy mengkritik orientasi pembangunan nasional yang selama ini lebih menitikberatkan pada daratan sehingga menyebabkan kesenjangan antardaerah berbasis kepulauan.
Ia berharap RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi tonggak hukum yang menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat kepulauan.
Proses pembahasan akan berlanjut setelah pemerintah dan seluruh fraksi DPR RI menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kemudian akan diharmonisasikan menjadi satu naskah.
Sebagai tanda komitmen pemerintah, Presiden telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) pada Januari 2026 untuk mendorong kelahiran Undang-Undang Daerah Kepulauan.







