Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan berkeadilan dalam penanganan perkara yang menimpa Kepala Suku masyarakat adat Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato.
Mercy menyoroti bahwa perkara tersebut tidak sekadar ranah pidana, melainkan juga berakar pada konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan wilayah adat mereka.
Ia menegaskan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, seraya mengimbau agar proses penanganan bersifat humanis, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan Mercy disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara di Kota Ternate, dikutip Senin (26/7/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut bahwa Komisi III berkali-kali membahas berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat.
Dari pembahasan tersebut muncul pandangan bahwa penyelesaian sengketa harus membuka ruang keadilan melalui pendekatan yang lebih bijak dan tidak semata-mata mengandalkan proses pidana.
Secara khusus Mercy meminta agar perkara Afrida Erna Ngato yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 dipertimbangkan penyelesaiannya melalui mekanisme restorative justice sebagaimana semangat KUHP yang baru.
Ia mengusulkan opsi penghentian sementara proses hukum dan pemulangan sebagai langkah meredam ketegangan, lalu dilanjutkan dengan pendekatan restoratif untuk mencari titik temu antar pihak.
Menurut Mercy, penyelesaian berbasis restorative justice dapat mencegah masyarakat hukum adat menjadi pihak yang dirugikan dalam proses penegakan hukum.
Selain itu, ia mengingatkan tantangan operasional penegakan hukum di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, termasuk keterbatasan anggaran, SDM, dan kondisi geografis.
Proses menghadirkan korban, pelaku, dan saksi dari pulau-pulau terpencil ke kantor polisi, kejaksaan, maupun pengadilan membutuhkan biaya besar, sehingga wilayah kepulauan memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk pelayanan hukum yang adil dan optimal.







