Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends, menilai perlu dibentuk sebuah Komite Perampasan Aset yang independen untuk memperkuat tata kelola aset hasil perampasan serta menjamin proses yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Gagasan pembentukan komite tersebut muncul saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para praktisi hukum di DPR RI.
Menurut Mercy, komite itu akan bertugas melakukan penilaian awal, menghitung besaran kerugian negara secara tepat, menyusun daftar aset yang memenuhi syarat untuk dirampas maupun yang tidak, serta menangani pengelolaan aset—termasuk penjualan atau pelelangan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan aset selama ini masih berada di tangan aparat penegak hukum hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga diperlukan pemisahan fungsi antara penegakan hukum dan pengelolaan aset agar proses berjalan lebih objektif dan profesional.
Keberadaan lembaga independen, kata Mercy, diharapkan mencegah kesalahan dalam perhitungan kerugian negara dan kesalahan penentuan aset yang layak dirampas, sehingga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap implementasi RUU dapat meningkat.
Mercy juga menyatakan bahwa selama ini proses penghitungan kerugian dalam perkara perampasan cenderung bersifat satu arah di pengadilan, sehingga undang-undang baru harus memastikan proses yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Dia menambahkan bahwa pembahasan RUU diarahkan untuk memberi kepastian hukum bagi negara sebagai pihak yang dirugikan maupun bagi pemilik aset yang berpotensi dirampas.
Seluruh tahapan mekanisme perampasan aset, menurut Mercy, harus dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara bertanggung jawab pada berbagai tingkat kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Mercy usai RDPU di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).







