Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pesawat yang dipakai saat kunjungan kerja ke Indonesia Timur merupakan aset Kementerian Perhubungan dan difungsikan untuk kebutuhan kalibrasi.
Menurutnya, pemilihan pesawat tersebut menyesuaikan kondisi bandara tujuan yang tidak selalu melayani penerbangan komersial serta kebutuhan mobilitas dinas yang padat.
Dia menegaskan pesawat itu bukan sewaan dari pihak swasta sebagaimana diberitakan, melainkan sarana milik negara yang dimanfaatkan untuk mendukung tugas kementerian.
“Kalau private jet biasanya karena bandaranya tidak bisa didarati pesawat komersial,” ujarnya, Rabu 22 Juli 2026 di Jakarta.
Dody menjelaskan pembiayaan penggunaan pesawat negara bukan keuntungan untuk pihak luar karena dana hanya merupakan perpindahan antar-kementerian yang sama-sama bersumber dari APBN.
“Jadi itu private jet dari pihak swasta tetapi khusus dari kementerian lain,” katanya.
Ia menambahkan, “Ibaratnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan atau sebaliknya, bukan ke kantong orang lain.”
Selain alasan teknis bandara, keterbatasan waktu kunjungan kerja menjadi pertimbangan lain untuk memilih penerbangan nonkomersial.
Menurut Dody, dalam satu hari ia kerap berpindah ke beberapa provinsi atau kabupaten untuk meninjau proyek infrastruktur sehingga penerbangan negara lebih praktis.
“Karena itu saya menggunakan penerbangan nonkomersial dan sampai saat ini saya lebih suka menggunakan pesawat negara,” ujarnya.
“Jadi, sekali lagi ya, bukan private jet seperti yang diberitakan selama ini.”







