Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender harus menjadi strategi utama dalam upaya membangun bangsa yang inklusif.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Advokasi Percepatan Pengarusutamaan Gender bagi Kementerian/Lembaga Pengampu Lima Sektor Pembangunan di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Arifah mengingatkan bahwa PUG bukan sekadar soal pemenuhan administrasi semata.
Menurutnya, PUG wajib dijadikan landasan dalam merancang kebijakan, menyusun program, dan menetapkan anggaran yang adil bagi semua kelompok masyarakat.
Ia menekankan perlunya memperkuat implementasi PUG, bukan hanya memperkuat komitmen secara formal.
Integrasi perspektif gender harus berlangsung sejak tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.
Arifah menyatakan keberhasilan PUG adalah tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dia menyoroti bahwa sejumlah indikator pembangunan masih menunjukkan adanya kesenjangan, termasuk dalam partisipasi ekonomi, peran kepemimpinan, akses terhadap layanan pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan.
Indonesia telah berkomitmen pada PUG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, kata Arifah.
Komitmen tersebut diperkuat lagi melalui dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan.
Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, Kementerian PPPA bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait melakukan penyempurnaan kebijakan dan tata kelola.
Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
Arifah mengajak agar Pengarusutamaan Gender menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan demi tercapainya manfaat setara bagi seluruh masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.







