Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengimbau agar perusahaan perkebunan kelapa sawit menyediakan fasilitas khusus bagi pekerja perempuan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan di tempat kerja.
Fasilitas itu berupa RP3, singkatan dari Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, yang berfungsi sebagai saluran pelaporan serta sarana untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi pekerja wanita.
Arifah menilai pentingnya RP3 karena karakteristik lahan perkebunan yang sangat luas membuat akses perlindungan menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifah saat diwawancarai awak media di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026.
Ia menekankan bahwa setiap perusahaan sawit perlu mendorong keberadaan RP3 agar korban kekerasan bisa melapor dengan cepat dan mendapatkan perlindungan yang memadai.
Penyediaan RP3 juga merupakan amanat Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja.
Selain itu, Kementerian PPPA meluncurkan Pedoman Pengarusutamaan Gender sektor kelapa sawit pada Pekan Riset Sawit Indonesia, Juli 2026, sebagai acuan teknis.
Arifah mengajak perusahaan, asosiasi, serta pemerintah daerah memanfaatkan pedoman tersebut untuk menyusun kebijakan sektor kelapa sawit yang responsif gender, menjamin kesempatan setara, perlindungan hak pekerja, dan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan.







