Dalam diskusi publik terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Agustus 2026, Arifah Fauzi menyoroti pelaksanaan kuota calon legislatif perempuan sebesar 30 persen.
Ia mengungkapkan bahwa ketentuan ini selama ini lebih dominan sebagai persyaratan administratif dan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh partai politik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menetapkan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan.
Berdasarkan putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada semua tingkatan diwajibkan mencoret atau tidak mengikutsertakan partai politik yang gagal memenuhi ambang minimal 30 persen caleg perempuan di suatu daerah pemilihan.
Arifah menegaskan bahwa keberadaan kuota bukan sekadar upaya simbolis, melainkan merupakan bagian dari prinsip konstitusional yang harus dijalankan bersama oleh pemangku kepentingan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan bahwa standar keterwakilan perempuan tidak seharusnya berhenti pada angka 30 persen karena regulasi keberpihakan kepada perempuan dinilai sudah kuat.
Ia menekankan perlunya dorongan lebih tinggi dengan mengingat bahwa pemilih perempuan pada Pemilu 2024 mencapai 50 persen, dan menambahkan, “Agak keliru kita kalau menganggap target kita hanya 30 persen, sementara lebih dari setengahnya itu pemilihnya adalah perempuan.”







