Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam dugaan tindakan kekerasan seksual yang dialami seorang siswi oleh oknum pendidik berstatus PPPK di Buleleng, Bali.
Arifah menekankan agar proses hukum berjalan tanpa kompromi dan memastikan pelaku diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut keterangan yang disampaikan, korban diduga menjadi sasaran kekerasan seksual secara berulang sejak berada di kelas VI SD.
Pengungkapan kejadian itu baru dilakukan oleh korban kepada keluarganya pada akhir Juni 2026 setelah mengalami kecemasan, ketakutan, rasa malu, dan penyesalan.
Korban telah menerima layanan psikologis dan konseling dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng sebagai langkah awal pemulihan.
Dalam proses penegakan hukum, pendampingan juga diberikan bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Polres Buleleng untuk memenuhi kebutuhan hukum dan perlindungan korban.
Arifah menegaskan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui dukungan psikologis, bantuan hukum, serta pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.
Aparat kepolisian menangkap terduga pelaku pada Selasa (28/7/2026), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum.
Kasus ini juga mendapat perhatian Menteri sebagai pengingat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Langkah yang disarankan meliputi pendidikan berkelanjutan mengenai seks komprehensif, mekanisme pengaduan yang aman, kode etik guru yang tegas, serta pengawasan yang ditingkatkan di area rawan.
Arifah mengingatkan pentingnya pendidikan tentang sentuhan aman sehingga siswa dapat mengenali batasan dan berani menolak pelanggaran.
Pemerintah mendorong sekolah menerapkan batasan etik antara pendidik dan peserta didik, termasuk pembatasan komunikasi digital, larangan berdua, serta pemasangan CCTV pada titik-titik rawan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar korban segera memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2026, Arifah kembali menekankan bahwa keselamatan dan pemulihan korban harus diutamakan demi memastikan masa depan yang aman bagi anak tersebut.







