Pemerintah memastikan penanganan dugaan kekerasan terhadap perempuan di Cirebon dilaksanakan dengan fokus pada perlindungan korban secara menyeluruh.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan proses hukum harus berlangsung tegas, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia menilai negara wajib menjamin keselamatan perempuan serta memberikan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Untuk memastikan penanganan yang terintegrasi, Kementerian PPPA mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta layanan perlindungan dan kesehatan.
Koordinasi juga melibatkan penyedia layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.
Arifah menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi sehingga pendampingan korban dilakukan secara intensif dan berkelanjutan sampai tahap pemulihan tercapai.
Ia menyampaikan apresiasi atas respons cepat Bareskrim Polri dan Polda Jawa Tengah yang menindaklanjuti laporan korban sesuai ketentuan hukum berlaku.
Terduga pelaku telah ditahan dan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran sebagai anggota kepolisian.
Langkah tersebut menurut MenPPPA menggambarkan komitmen pemberian kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.
Arifah menegaskan proses hukum perlu mengedepankan perspektif korban sambil tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Anak yang terdampak mendapat pendampingan psikologis sesuai kepentingan dan kebutuhan perlindungan mereka.
Publik diimbau segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPTD PPA atau SAPA 129 agar korban cepat memperoleh layanan dan perlindungan yang diperlukan.







