Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya memperkuat akses pendidikan bagi perempuan sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kasus perkawinan anak.
Pernyataan itu disampaikan pada sebuah lokakarya di Surabaya, Sabtu, 12 September 2026.
Arifah mengaitkan keterbatasan akses pendidikan perempuan dengan meningkatnya kerentanan ekonomi keluarga dan peluang terjadinya perkawinan anak.
Menurutnya, ketika perempuan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri, pilihan hidup keluarga serta kontribusi terhadap pembangunan akan meningkat.
Ia menilai perguruan tinggi memainkan peran krusial dalam upaya kesetaraan gender melalui fungsi pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kampus dapat memproduksi pengetahuan dan inovasi yang dibutuhkan untuk merancang intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh konkret, Arifah menyoroti komitmen Universitas Airlangga terhadap kepemimpinan perempuan, dengan 11 dari 16 dekan di lingkungan universitas tersebut adalah perempuan.
Kondisi tersebut dianggap sebagai modal penting untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan mengambil posisi kepemimpinan.
Dalam konteks visi pembangunan berkelanjutan, Arifah menyampaikan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menuntut kerja sama lintas sektor.
Ia menekankan bahwa pengarusutamaan kebijakan gender wajib diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Arifah juga mengingatkan bahwa tidak ada satu instansi pun yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media menjadi sangat penting.
Kementerian PPPA menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai platform kolaboratif menangani isu perempuan dan anak, termasuk bentuk kekerasan.
Melalui RBI, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas diharapkan dapat bersinergi dalam merumuskan solusi berbasis data.
Arifah menekankan bahwa riset dan basis data dari perguruan tinggi akan membantu memetakan persoalan dan menentukan intervensi yang efektif.
Dengan bukti empiris tersebut, penyusunan kebijakan publik bisa menjadi lebih terarah dan berdampak.
Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Muttaqien menambahkan bahwa tingginya partisipasi perempuan di pendidikan tinggi memperkuat peluang kesetaraan gender.
Muttaqien menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Airlangga adalah perempuan, dan pihak universitas terus membuka kesempatan setara untuk pengembangan kapasitas serta peran di berbagai bidang.







