Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kota Jakarta Selatan mempercepat penetapan lokasi untuk program bedah rumah.
Percepatan itu diperlukan agar alokasi bantuan dapat segera direalisasikan berdasarkan kondisi dan data lapangan.
Kementerian PKP mengalokasikan 10.300 unit bedah rumah untuk wilayah Jakarta pada tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, 2.000 unit khusus dialokasikan untuk Jakarta Selatan sebagai bagian dari percepatan penanganan.
Menteri Maruarar meninjau lokasi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Agustus 2026.
“Kalau boleh hari ini sudah selesai 2.000 itu titiknya di mana, kemudian persyaratannya sosialisasi seperti apa. Jadi udah segera bisa berjalan,” ujar Menteri Ara saat kunjungan tersebut.
Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menyatakan pemerintah kota akan mengonsolidasikan seluruh camat dan organisasi perangkat daerah terkait.
Tujuannya adalah mempercepat pendataan dan menentukan wilayah prioritas, dengan Kecamatan Tebet tergolong salah satu kawasan prioritas.
Wilayah prioritas itu mencakup Bukit Duri dan Manggarai yang tercatat memiliki kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemerintah kota menegaskan akan mempercepat penetapan lokasi berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.
“Memang secara data ada 141.538 di Jakarta Selatan rumah yang tidak layak,” ucap Syafrin.
Salah satu penerima manfaat BSPS, Ahmad Sukarelani, tinggal bersama keluarga besar yang terdiri dari empat kepala keluarga.
Jumlah penghuni rumah Ahmad mencapai 21 orang.
Ahmad menyatakan rumahnya sering bocor saat hujan dan minim pencahayaan, serta belum pernah menerima bantuan bedah rumah sebelumnya sebelum program tahun ini.
“Alhamdulillah, dapat rejeki, alhamdulillah banget. Bersyukur saya atas bantuan dari presiden Prabowo, bapak menteri, bapak wali kota, berkah ya buat semua,” kata Ahmad.
Pekerjaan perbaikan rumah milik Ahmad dijadwalkan dimulai pada 16 September dan ditargetkan selesai pada 16 November 2026.
Program ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di kota-kota besar.







