Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengumumkan kebijakan baru untuk mentransformasi layanan pertanahan agar lebih pasti, cepat, dan ramah bagi masyarakat.
Transformasi tersebut meliputi penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal, serta percepatan layanan Peralihan Hak.
Penerapan kebijakan ini dinyatakan Nusron pada Rapat Koordinasi Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rakor berlangsung di Kantor Gubernur NTT pada Selasa (04/08/2026) dan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para Bupati dan Wali Kota se-NTT.
Nusron menyampaikan pemerintah pusat membutuhkan dukungan aktif dari Bupati dan Wali Kota.
Ia menyebutkan kemungkinan pengeluaran Surat Edaran Bersama Kemendagri dan ATR/BPN terkait Pengukuran Terjadwal serta Peralihan Hak yang akan diterima para kepala daerah dalam minggu mendatang.
Salah satu perubahan teknis utama adalah sistem Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian layanan selama 12 hari.
Menurut keterangan kementerian, jadwal pelaksanaan pengukuran harus ditetapkan paling lambat tujuh hari sejak permohonan didaftarkan.
Setelah bidang tanah diukur, proses penyusunan Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan rampung maksimal lima hari.
Nusron memberi contoh praktik pelayanan: apabila pendaftaran permohonan pengukuran dilakukan pada hari Selasa, pelaksanaan pengukuran harus sudah berlangsung paling lambat pada Senin berikutnya.
Dalam pembahasan layanan Peralihan Hak, Nusron menunjuk verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sering menjadi hambatan proses balik nama.
Untuk mempercepat verifikasi itu, ia meminta integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) agar data pertanahan dan perpajakan sinkron dari sisi luasan maupun bentuk bidang tanah.
Pemerintah pusat menetapkan aturan bahwa verifikasi BPHTB di tingkat pemerintah daerah maksimal harus selesai dalam tiga hari.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi.
Gubernur menegaskan kesiapan provinsi untuk bersinergi dengan kabupaten/kota dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah dan penanganan isu teknis di lapangan.
Dalam rakor, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.







