Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan memindahkan pusat komando tanggap darurat dari Kupang ke Pulau Flores.
Tujuan pemindahan adalah untuk memangkas jarak koordinasi dengan wilayah terdampak sehingga proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat.
Usulan tersebut disampaikan dalam keterangan pers pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Pigai, langkah ini juga memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih efisien ke masyarakat di Flores.
Gubernur NTT disebut merespons usulan pemindahan itu dengan cepat dan mendukung percepatan koordinasi lapangan.
Pigai menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan bagi warga terdampak selama masa tanggap darurat.
Ia menambahkan bahwa pembayaran untuk kebutuhan pangan dapat diselesaikan pemerintah setelah kondisi darurat tertangani.
Penyaluran bantuan logistik dari pemerintah pusat dijadwalkan melibatkan pengiriman menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara.
BNPB tetap ditetapkan sebagai leading sector manajemen bencana, namun seluruh kementerian dan lembaga diminta aktif sesuai kewenangan masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah menteri untuk turun langsung dalam upaya penanganan bencana selama masa tanggap darurat di NTT.
Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan dukungan penuh mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak NTT.
Sebanyak 11 pejabat dari Kementerian HAM dikerahkan untuk mendukung operasi di lapangan, termasuk satu staf khusus yang merupakan putra asli Manggarai.
Selain dukungan resmi, kementerian juga menggalang solidaritas relawan dan menyalurkan bantuan melalui dukungan dana mandiri.
Pigai menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan yang disebabkan oleh kekeringan.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga mengambil peran sesuai kewenangan untuk merespons berbagai kondisi kebencanaan nasional.







