Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menuntut agar konsep RUU Perampasan Aset dirancang dengan proporsionalitas dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum serta HAM.
Ia menegaskan bahwa perlindungan hak milik warga harus menjadi prioritas utama agar kewenangan merampas aset tidak berubah menjadi instrumen yang menyalahgunakan kekuasaan.
Pigai mengingatkan pembuat undang‑undang untuk memasukkan mekanisme pencegahan penyalahgunaan sehingga masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana tidak dirugikan akibat penerapan aturan baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Meski menyatakan dukungan atas pembentukan UU Perampasan Aset sebagai alat memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa, Pigai menuntut agar perlindungan atas hak kepemilikan atau property rights tetap terjamin.
Menurutnya, dasar hukum yang kuat diperlukan; perampasan tidak boleh hanya berdasarkan amanat undang‑undang tanpa kepastian yudisial yang sah.
Ia mempertanyakan legitimasi perampasan jika tidak disertai putusan pengadilan yang menegakkan prosedur hukum dan bukti; tanpa itu, hak milik warga rawan dicabut secara tidak adil.
Pigai juga menekankan bahwa sasaran kebijakan perampasan harus diarahkan kepada koruptor, kelompok mafia, dan pelaku kejahatan khusus yang berdampak luas, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta penyelundupan.
Penetapan batasan kewenangan dan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik aset menjadi syarat mutlak agar hak masyarakat terlindungi dan tindakan negara tidak disalahgunakan.







