Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 dalam rangkaian National Policy Dialogue Ecosoc Rights Outlook 2036 di Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2026.
Kajian ini disusun untuk memproyeksikan isu EKOSOB selama 10 tahun mendatang dan menjadi rujukan dalam perancangan kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia secara berkelanjutan.
Pigai mengingatkan bahwa percepatan industri dan kemajuan teknologi memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga membuka peluang munculnya persoalan HAM baru.
Ia menyoroti peran kecerdasan artifisial yang dapat memicu kehilangan pekerjaan serta menimbulkan dampak lingkungan yang harus diantisipasi oleh pemerintah.
Pigai menegaskan pentingnya mempertimbangkan pihak-pihak yang terdampak dalam setiap proyek pembangunan.
“Sebelum jalan dibangun, kita harus bertanya: siapa yang akan terdampak?” ujarnya untuk menekankan perlunya kajian dampak sosial sebagai bagian dari proses perencanaan.
Ia berharap Human Rights Indonesia 2036 memberikan kontribusi konkret pada perumusan kebijakan nasional yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
“Jadikan ini living document, jadikan referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Jadikan alat untuk mengingatkan kita ketika ada risiko HAM,” tambah Pigai.







