Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan hak masyarakat Provinsi Papua Tengah atas manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Pigai memperjuangkan agar keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan benar-benar dinikmati oleh masyarakat penghasil daerah.
Ia mengkritik rencana pembagian 10 persen saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia kepada enam provinsi di Papua.
Pigai menekankan bahwa operasi PT Freeport Indonesia berada di tengah Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Tengah.
Karena itu, menurutnya, saham 10 persen yang berasal dari divestasi perusahaan tersebut seharusnya menjadi milik Provinsi Papua Tengah.
Ia mempertanyakan dasar hukum yang membolehkan pembagian saham perusahaan yang beroperasi di satu provinsi kepada provinsi lain secara merata.
Pigai mengungkapkan bahwa pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi pernah memberikan 10 persen saham kepada masyarakat Provinsi Papua Tengah.
Ia menilai pelaksanaan pemberian saham tersebut kini bermasalah setelah muncul kebijakan dari Menteri ESDM yang meminta pembagian kepada seluruh Papua.
Sebagai ilustrasi, Pigai menyatakan tidak logis jika hasil perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan harus dibagi ke seluruh wilayah Sumatera.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026, Pigai mengatakan bahwa ia telah menyampaikan protesnya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan protes itu bukan sekadar pernyataan di media, melainkan upaya menegakkan kepastian hak Provinsi Papua Tengah atas saham 10 persen PT Freeport Indonesia.







