JENGGALA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto merespons dengan tenang gugatan ganti rugi sebesar Rp28 triliun yang diajukan oleh Pontjo Sutowo kepada pemerintah. Hadi menjelaskan bahwa pihaknya telah secara resmi tidak memperpanjang hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco, yang merupakan milik Pontjo di Hotel Sultan. Dengan demikian, kepemilikan hotel tersebut telah secara resmi kembali ke negara.
Hadi menyatakan, “Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum.” Hal ini diungkapkan setelah Hadi menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menekankan bahwa kubu Pontjo Sutowo sudah beberapa kali kalah dalam gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, ia mendorong PT Indobuildco untuk menerima dengan lapang dada melepaskan kepemilikan Hotel Sultan ke negara.
Raja menegaskan sejalan dengan Hadi bahwa kementeriannya tidak memperpanjang HGB Indobuildco dan merespons dengan santai gugatan sebesar Rp28 triliun tersebut. Dia menyatakan, “Ya memang itu keputusannya (perpanjangan HGB ditolak). Perkara ini (gugatan Indobuildco) bukan perkara baru. Berkali-kali diuji pengadilan dan mereka kalah.”
Raja juga menyoroti bahwa pihak Indobuildco telah “menikmati” tanah tersebut selama beberapa waktu dengan kegiatan ekonomi yang produktif, termasuk operasi hotel dan apartemen. Dia mengimbau agar semua pihak patuh pada hukum.
Bos PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, telah mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yang juga mengelola Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Amir Syamsuddin, mengatakan bahwa pihak yang berusaha mengganggu perusahaan tanpa dasar hukum harus bertanggung jawab. Ia menilai bahwa tindakan PPKGBK dianggap sebagai campur tangan yang tidak sah, terutama dalam pemasangan portal beton yang menghambat akses Hotel Sultan.
Amir menjelaskan, “Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu.”
Gugatan ganti rugi sebesar Rp28 triliun mencakup nilai lahan sebesar Rp13 triliun, nilai gedung sebesar Rp5 triliun, serta kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.







