Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Batu, Jawa Timur.
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kesiapan pelaksanaan program dan memastikan bantuan dapat meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Pada 2026, Pemerintah mengalokasikan 200 unit BSPS untuk Kota Batu, angka yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pekerjaan pembangunan di Kelurahan Temas dijadwalkan dimulai pada 10 Juli 2026.
Seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan selesai pada 10 Oktober 2026 agar rumah bantuan dapat segera dihuni.
Pemerintah juga berencana memberikan sertifikat tanah secara cuma‑cuma kepada warga berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan.
Langkah pemberian sertifikat dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan memperkuat manfaat jangka panjang bagi penerima bantuan.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2027.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program BSPS yang menurutnya berjalan dengan transparan dan berpihak pada masyarakat.
Hashim menekankan pentingnya keterbukaan proses agar target penyelesaian rumah dapat tercapai dan warga cepat menempati hunian yang lebih layak.
Satu rumah calon penerima yang dikunjungi adalah milik Suharminingsih di Kelurahan Temas.
Bangunan tersebut belum memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok, dan dinding berbahan kalsiboard sudah rusak sehingga dinilai tidak layak huni.
Keluarga Suharminingsih mengandalkan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan dari usaha penjualan ayam potong yang dijalankan oleh anaknya.
Suharminingsih menyatakan harapan agar perbaikan rumah turut meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan yang diterima.
Selain peninjauan, Kementerian PKP menyelenggarakan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) untuk pengadaan material bagi Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Temas.
Empat toko bangunan berpartisipasi dalam mekanisme PTT untuk memenuhi kebutuhan material 12 calon penerima dengan pagu anggaran Rp210 juta.
Dari proses pengadaan tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp16,8 juta.
Seluruh efisiensi akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan akuntabilitas penggunaan dana.







