Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan pihaknya menerima banyak aduan tentang pengkaplingan kawasan laut yang dilakukan tanpa landasan prosedural yang sah.
Pelanggaran itu, menurut Nusron, paling banyak teridentifikasi di Kota Batam namun juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain.
Nusron mengemukakan hal tersebut saat berbicara di Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026.
Kasus yang masuk menunjukkan praktik menjual atau mengalihkan penguasaan bagian laut kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme perizinan yang diwajibkan.
Kementerian ATR/BPN menilai tindakan semacam itu menyalahi ketentuan karena tahapan administrasi yang ditetapkan tidak dijalankan.
Salah satu temuan dalam aduan adalah telah diterbitkannya hak pengelolaan (HPL) untuk area yang berada di kawasan laut.
Menurut Nusron, pemanfaatan kawasan reklamasi harus dimulai dari penetapan lokasi reklamasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Kemudian, persetujuan lingkungan, penerbitan izin reklamasi, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, verifikasi hasil reklamasi, hingga pengajuan HPL.
Dia menegaskan bahwa setelah HPL diterbitkan, barulah dapat dilakukan penetapan lokasi lahan dan pemberian hak atas tanah.
Namun praktik di lapangan ditemukan kasus yang langsung menerbitkan pengalokasian lahan tanpa melewati delapan tahapan tersebut, sehingga prosedur formal terlewati.
Nusron mengingatkan laut merupakan ruang publik (common use) yang tidak boleh dikuasai untuk kepentingan privat tanpa memenuhi ketentuan hukum; tindakan itu berpotensi menjadi bentuk penyerobotan common use.
Kementerian ATR/BPN meminta pemerintah daerah dan otoritas terkait, khususnya di Batam dan wilayah lain yang mengalami pelanggaran serupa, segera melakukan penertiban agar pemanfaatan ruang laut tetap sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik.







