Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan yang dikaitkan dengan satu grup penggilingan beras tidak dapat dibenarkan sebagai laba wajar dan diduga merugikan publik melalui pelanggaran mutu.
Analisis tata niaga beras nasional yang dipaparkan Kementerian menunjukkan potensi kerugian akibat peredaran beras premium yang tidak memenuhi standar mencapai Rp98 triliun.
Sementara itu, konsumen diperkirakan menanggung potensi kerugian hingga Rp71,9 triliun per tahun terkait beras fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
“Angka triliunan rupiah ini bukan keuntungan bisnis yang wajar. Ini merampas hak rakyat,” ujar Amran dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menyatakan bahwa produksi padi nasional meningkat berkat kebijakan pangan pemerintah, namun distribusi keuntungan belum berpihak kepada petani.
Rata-rata pendapatan rumah tangga petani tercatat sekitar Rp1,87 juta dari nilai produksi nasional, jauh di bawah porsi keuntungan yang dinikmati pelaku usaha penggilingan.
Temuan lapangan menunjukkan banyak beras premium yang dipasarkan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan tingkat pelanggaran mencapai 85,56 persen.
Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap tata niaga pangan dan meminta aparat penegak hukum menindak tegas mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen.
Kementerian Pertanian berjanji menindak produsen beras fortifikasi yang melanggar standar, termasuk mengumumkan pelanggar serta mencabut izin usaha mereka.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemangkasan rantai distribusi melalui Koperasi Desa atau inisiatif Kelurahan Merah Putih untuk meningkatkan penerimaan petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen.
“Ini bentuk ketidakadilan yang nyata. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Amran mengenai praktik yang merugikan tersebut.
Sepanjang periode 2024-2025, Satgas Pangan menangani 93 perkara dengan total 77 tersangka.
Rincian kasus tersebut meliputi 46 perkara beras, 27 perkara pupuk, 16 perkara minyak goreng, dan empat perkara yang melibatkan pegawai internal.
Sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk telah dicabut sebagai bagian dari penindakan administratif.
Khusus untuk perkara pidana beras, tercatat 30 perkara dengan 36 tersangka pada 2025 dan dua perkara dengan enam tersangka pada 2026.
Data Satgas Pangan Polri per 30 Juli 2026 mencatat 38 perkara dengan 39 tersangka pada 2025; dari jumlah itu 21 kasus telah dinyatakan lengkap (P-21) dan masuk proses persidangan, sedangkan pada 2026 tercatat dua perkara dengan satu tersangka.







