JENGGALA.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan terdapat masalah pangan dan krisis energi sehingga banyak negara yang menahan bantuan atau ekspornya seperti India karena menjaga stabilitas pangan negaranya.
“Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,” kata Mentan Andi Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Pernyataan Mentan Amran disampaikannya pada acara yang dihadiri sekitar 1.500 orang yang terdiri dari keluarga, jajaran dari Kementan, kerabat dan pengurus Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) dan 300 anak yatim piatu di Makassar.
Dalam kesempatan itu Amran menyampaikan komitmen untuk memberikan gaji dan tunjangannya ke para yatim piatu. “Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa gaji dan tunjangan saya sebagai menteri akan saya serahkan kepada yatim piatu, itu komitmen saya,” ungkapnya.
Di Indonesia, lanjutnya, El Nino dan kemarau panjang yang turut mempengaruhi produksi pertanian. Namun, sejumlah daerah di Indonesia telah mendapatkan hujan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian terutama beras
“Alhamdulillah kita mendapat berkah karena hari-hari pelantikan, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra mulai hujan,” tuturnya.
Menurut Amran, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan musim tanam untuk bulan Oktober dan Maret dengan target produksi sekitar 1,5 juta ton. Dia menekankan target tersebut tidak boleh meleset dan harus tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Kita fokus dulu pada padi dan jagung untuk Oktober Maret ini tidak boleh meleset. Kenapa? Karena ini persoalan hajat hidup orang banyak dan kita tahu saat ini kita menghadapi krisis pangan. Jadi kita harus tingkatkan produksi semaksimal mungkin dan itu perintah langsung bapak presiden,” jelas dia.
Di samping itu, Amran berjanji akan membenahi pengelolaan pupuk agar petani bisa berproduksi. Kemudian mengembalikan citra Kementan agar kembali bermartabat sehingga mendapat kepercayaan publik.
“Untuk penyaluran pupuk nanti akan kita benahi. Insya Allah saya datang ke sini citra Kementan akan membaik. Tidak boleh ada yang main main dalam menjalankan tugas,” tegas dia.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memperkuat tata kelola guna mempercepat dan menjamin penyaluran bantuan pangan beras sesuai target dan tepat sasaran.
“Pada akhirnya (bantuan pangan) ini akan berdampak pada terkendalinya inflasi. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan penyaluran ini juga menjadi aspek penting untuk menjamin bantuan tersebut tepat sasaran,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Bapanas telah melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan pada 26-28 Oktober 2023 bersama Ombudsman RI, Bulog, ID FOOD, Satgas Pangan Polri dan selurhuh dinas provinsi yang mengurusi urusan pangan.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyampaikan hasil evaluasi tersebut menyimpulkan terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat yaitu pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan mekanisme penggantian.
“Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran ini tentunya dengan masukan dari berbagai stakeholder. Sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras sebagaimana arahan Bapak Presiden, penyalurannya akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” tutur Rachmi.
Terkait dengan data, Rachmi menyampaikan, bahwa terdapat koreksi pemutakhiran data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21,353 juta menjadi 20,66 juta.
Pemutakhiran tersebut berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial dimana data para penerima manfaat mengalami perubahan yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah lokasi, maupun telah dianggap mampu.
Lebih lanjut, Bapanas akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan.







