Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pegawai Kementerian Sosial yang terbukti terlibat dalam perjudian daring akan dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan ASN.
Pernyataan itu disampaikan terkait proses klarifikasi internal terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Gus Ipul menyebut tim Kemensos telah memeriksa sebagian pegawai dan menemukan lebih dari 70 persen mengakui pernah terlibat dalam perjudian tersebut.
Tingkat keterlibatan beragam: ada yang hanya mencoba, ada pula yang berulang hingga menjadi kebiasaan atau kecanduan.
Ia menyampaikan hal ini di Jakarta pada Senin 7 September 2026.
Kementerian juga menelusuri kemungkinan perangkat dinas atau pribadi digunakan oleh anggota keluarga untuk mengakses layanan judi online sebagai bagian dari verifikasi fakta.
Inspektorat Jenderal Kemensos diberi tugas menelusuri seluruh indikasi, termasuk kemungkinan pemanfaatan anggaran kedinasan untuk membiayai aktivitas perjudian.
Proses klarifikasi ditargetkan rampung pada September 2026, dan temuan pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan sanksi bagi pegawai yang melanggar.
Untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis serta pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai aturan yang berlaku.
Pelanggaran sedang dapat memengaruhi hak kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat; sanksi yang mungkin diterapkan antara lain penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat selama satu tahun.
Pelanggaran berat berpotensi dikenai sanksi hingga penurunan jabatan atau pemberhentian dari ASN.
Dalam data yang ditelaah, tiga pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal termasuk dalam daftar yang terindikasi dan telah mengakui keterlibatan mereka.
Dari total sekitar 1.900 pegawai yang masuk daftar indikasi, 124 berstatus di Sekretariat Jenderal, 191 di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan 179 di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
Sebagian besar lainnya tercatat di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sementara klarifikasi terhadap pegawai di daerah masih berlangsung, khususnya bagi P3K dan pendamping sosial.
Mensos mengingatkan bahwa judi online bukan sekadar masalah personal karena dapat merusak kehidupan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang, dan berpotensi memicu pelanggaran lain.
Ia meminta seluruh pegawai menjauh dari praktik perjudian daring dan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas negara.
Pimpinan unit kerja diperintahkan memperkuat pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota agar kasus serupa tidak berulang.







